PALANGKA RAYA – Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKEDAS) 2013, prevalensi angka stunting di Kalteng mencapai angka 41,04%. Berkat upaya dan kerja keras Pemerintah Provinsi Kalteng bersama pemerintah kabupaten dan kota, angka ini terus mengalami penurunan, sehingga berdasarkan RISKESDAS 2018, prevalensi stunting sudah berada di angka 34.04%.
Pada tahun 2019, kembali dilakukan pengukuran ulang melalui Studi Kasus Gizi Balita Indonesia (SKGBI), dan didapatkan hasil prevalensi stunting di Kalteng berada di angka 32%.
“Terjadi penurunan angka prevalensi stunting di Kalteng sebesar 9,04 % dari tahun 2013-2019. Prevalensi stunting pada kabupaten dan kota di Kalteng pada setiap pengukuran yang dilakukan, menunjukkan hasil yang bervariasi,” ujar Kadis Kesehatan Kalteng Suyuti Syamsul, dalam rilisnya.
Ia menambahkan, sebagian kabupaten dan kota telah melewati angka ideal dibawah 20 % sesuai rekomendasi WHO, namun sebagian lagi masih sangat tinggi dan berada di atas rata-rata Kalteng bahkan nasional.
Berdasarkan RISKESDAS 2013, prevalensi stunting terendah ada di Kabupaten Lamandau (25,3%), Seruyan (30,4%) dan Kotawaringin Timur (36,9%). Sementara Kabupaten dengan prevalensi tertinggi adalah Barito Timur (54,9%), Katingan (47,6%), Barito Selatan (46,3%). Pada saat RISKESDAS 2018, Kabupaten dengan prevalensi stunting terendah adalah Seruyan (21,84%), Kotawaringin Barat (22,07%) dan Kota Palangkaraya (22,9%).
Sementara kabupaten dengan prevalensi tertinggi adalah Kabupaten Kotawaringin Timur (48,84%), Barito Timur (42,5%) dan Kapuas (41,53%). Menurut SKGBI 2019, kabupaten dengan prevalensi stunting terendah adalah Murung Raya (17,45%), Lamandau (17,83%) dan Kotawaringin Barat (23,98%). Sedangkan Kabupaten dengan prevalensi tertinggi adalah Kapuas (42,37%), Kotawaringin Timur (39,87%) dan Barito Timur (38,53%).
Pada tahun 2018, Pemerintah Pusat menetapkan tiga kabupaten sebagai lokus stunting yakni Kotawaringin Timur, Barito Timur dan Kapuas, dan tahun 2019 bertambah menjadi lima kabupaten dengan masuknya dua kabupaten lokus baru yakni Barito Selatan dan Gunung Mas.
“Lokus stunting ditetapkan berdasarkan tingginya prevalensi stunting pada satu daerah. Pemerintah mendorong aksi konvergensi untuk mempercepat pencegahan stunting, melalu intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama terhadap kelompok prioritas,” jelas Suyuti.
Guna mendorong percepatan penurunan angka stunting, setiap tahun Ditjen Otda mengadakan lomba aksi konvergensi, yang diikuti oleh seluruh kabupaten di Indonesia yang menjadi lokus stunting. Pemprov Kalteng setiap tahun melakukan penilaian aksi konvergensi stunting pada kabuapten lokus, agar bisa diikutkan pada tingkat nasional.
Pada tahun 2019, dilakukan penilaian terhadap aksi 5 – 8 pada tiga kabupaten lokus stunting, yakni kabupaten Kotawaringin Timur, Barito Timur dan Kapuas dengan hasil, juara I Kabupaten Kotawaringin Timur dan juara II bersama Barito Selatan dan Kapuas. Pada tahun 2020, kembali dilakukan penilaian pada aksi 1- 4 yang diikuti oleh lima kabupaten lokus stunting yakni Kotawaringin Timur, Gunung Mas, Barto Timur, Kapuas dan Barito Selatan. Keluar sebagai juara I bersama Kotawaringin Timur dan Gunung Mas, juara II Bartim dan juara III bersama Kapuas dan Barito Selatan.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post