KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gumas melaksanakan FGD rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2025-2026, dan kick off penyusunan dokumen rencana kerja tahun 2025, sekaligus orientasi variabel satu data tahun 2025.
”Penyusunan RPD akan tentukan arah dan prioritas pembangunan tahun 2025, dan akan terumuskan di RKPD tahun 2025, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wakil Bupati Gumas, Efrensia LP Umbing, Kamis, 28 Desember 2023.
RPD mulai dirumuskan awal Bulan November 2023 dengan beberapa tahapan yakni persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum FGD dan forum konsultasi publik, perumusan rancangan akhir, fasilitasi rancangan akhir RPD serta penetapan.
”Dalam menyusun RPD, harus memperhatikan Inmendagri yakni kesesuaian sasaran pokok kinerja RPJPD kabupaten, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah di RPJMD kabupaten, RPJMD provinsi, isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional, dan regulasi yang berlaku,” jelasnya.
Untuk menentukan prioritas pembangunan tahun 2025, ada beberapa hal yang diperhatikan yaitu peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, daya saing SDM, serta kualitas lingkungan hidup.
”Kami menyadari keberhasilan kebijakan dan agenda pembangunan Kabupaten Gumas hanya bisa terwujud dengan dukungan semua pemangku kepentingan,” katanya.
Terpisah, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Gumas Yantrio Aulia mengatakan, FGD bertujuan untuk menyatukan kesepahaman terkait muatan yang dibahas dokumen perencanaan RPD tahun 2025-2026, dimana merupakan dasar dari penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran tahun 2025-2026.
”Melalui forum ini akan tercipta kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk penyempurnaan RPD tahun 2025-2026, yang tertuang dalam berita acara dan ditandatangani,” tuturnya.
Dia menambahkan, FGD diikuti peserta dari unsur forum koordinasi pimpinan daerah, ketua dan anggota DPRD, seluruh perangkat daerah, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, adat, pemuda, dunia usaha, kelompok marjinal yaitu perempuan, anak, dan disabilitas. Sedangkan narasumber, yakni Wakil Bupati, Kepala Bappedalitbang dan Kepala Badan Pusat Statistik.
(sid/matakalteng)
Discussion about this post