KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) menggelar rapat koordinasi (rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat kabupaten tahun 2023. Rakor ini dalam rangka untuk pengurangan angka kemiskinan sebesar 3,8 persen di tahun 2024.
“Rakor ini untuk menjalin kerjasama seluruh lintas sektor, dalam mendukung program percepatan penanggulangan kemiskinan daerah, sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera dan mandiri,” kata Wakil Bupati Gumas Efrensia LP Umbing, Senin, 17 April 2023.
Upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gumas selalu menjadi prioritas pembangunan dari waktu ke waktu. Hal ini mengingat jumlah penduduk miskin cukup signifikan dan cenderung fluktuatif dalam satu dekade terakhir. Secara umum, berbagai kebijakan, program, dan kegiatan untuk mengurangi penduduk miskin telah dilakukan Pemkab Gumas.
“Kebijakan, program, dan kegiatan itu tadi diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin dengan memanfaatkan sumber daya lokal, berwawasan lingkungan, serta menitikberatkan pada pengurangan risiko bencana,” tuturnya.
Dia mengakui, upaya penanggulangan kemiskinan sesuai dengan visi, yaitu terwujudnya Kabupaten Gumas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri. Dengan misi ketiga yakni meningkatkan daya saing ekonomi wilayah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sesuai dengan tujuan pada TPB/SDGs, yaitu tanpa kemiskinan.
“Untuk mencapai itu, diperlukan peran aktif semua pemangku kepentingan, yang mulai dari pemerintah, swasta, komunitas, dan masyarakat pada umumnya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Tidak hanya melekat pada dinas sosial saja, tetapi juga perangkat faerah yang tergabung dalam TKPK,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Gumas Yantrio Aulia menambahkan, rakor penanggulangan kemiskinan tahun 2023 bertujuan untuk melaksanakan koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan daerah dalam penerapan strategi perencanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.
“Rakor ini juga untuk meningkatkan akselerasi dan koordinasi lintas kelembagaan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan daerah,” tandasnya.
(sid/matakalteng.com)
Discussion about this post