KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) menggelar Focus Group Discusison (FGD) terkait perencanaan pembangunan berkelanjutan tahun 2021. Ini dilakukan untuk mewujudkan Kabupaten Gumas bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera, dan mandiri.
“Diskusi ini saya nilai sangat penting dan bisa dilakukan secara terbuka, ilmiah, berdasarkan fakta, serta prospektif menyangkut perencanaan pembangunan yang sudah kita tetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gumas tahun 2019-2024,” ucap Bupati Gumas Jaya S Monong, Kamis, 6 Mei 2021.
Dia mengakui, pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu solusi tindak lanjut dari penyelesaian permasalahan pokok di daerah, yaitu belum optimal pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah, yang menjadi prasyarat utama berbagai kegiatan pembangunan.
“Ada dua isu strategis atau hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan di Kabupaten Gumas, yaitu pengembangan dan pemanfaatan potensi unggulan dan sumber daya daerah yang berkelanjutan, serta peningkatan pengelolaan lingkungan hidup,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Gumas Yantrio Aulia menuturkan, FGD bertujuan untuk saling sharing informasi terkait peluang anggaran untuk pembangunan, perencanaan kawasan sinergis dengan perdesaan, program kedaulatan pangan, serta sistem antisipasi perubahan hutan dan non hutan.
Selain itu, untuk mengetahui ketersediaan sumber daya dan implementasi, memahami jalur kewenangan dan pihak yang bisa diajak dalam melakukan aksi dan menemukan solusi, serta menemukan kesepakatan yang sedang diusung melalui program lintas provinsi/kabupaten/desa.
“Dari FGD ini, akan muncul masukan, informasi, dan peluang koordinasi lintas sektor untuk saling mendukung sinergitas dalam perencanaan pembangunan, menyalurkan program dan kegiatan kerjasama strategis yang mengacu pada serangkaian dokumen perencanaan dan dokumen strategis,” terangnya.
Melalui FGD ini akan mendapat input berupa masukan, saran, dan rumusan kebijakan dalam program, yang nanti akan disinergikan antara pemerintah dan mendorong kerjasama lintas lembaga non pemerintah.
(sid/matakalteng.com)
Discussion about this post