KUALA KURUN – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) mempersilahkan seluruh pemerintah desa untuk menggunakan dana desa dalam upaya penanganan virus Corona atau Covid-19, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa.
“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Korona, setiap pemerintah desa dapat menggunakan dana desa untuk penanganan penyebaran virus korona,” ucap Kepala DPMD Kabupaten Gumas Yulianus Umar, Senin 6 April 2020.
Dia mengatakan, selain untuk kegiatan penanganan pandemi virus Corona, dana desa tersebut dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat dengan kategori miskin di desa, yang bisa dimanfaatkan dalam berbelanja kebutuhan pokok.
“Tentu kami ingin dalam pergeseran penggunaan dana desa untuk penanganan covid-19, harus mengacu pada pengelolaan keuangan yang sudah tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes),” terangnya.
Dia menuturkan, bagi desa yang sudah terlanjur membuat APBDes dan telah disahkan, dapat melakukan perubahan dengan membuat Peraturan Kepala Desa, yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
“Perubahan rincian APBDes itu dituangkan didalam peraturan kepala desa tentang penjabarannya. Jadi hanya penjabaraannya saja yang dirubah, dan dimasukkan ke anggaran kedaruratan yang berkaitan dengan kondisi luar biasa seperti sekarang ini,” tuturnya.
Sekarang ini, lanjut dia, dari 114 desa di Kabupaten Gumas, sudah 12 desa yang telah mengajukan permintaan untuk pencairan dana desa tahap pertama pada tahun 2020, diantaranya Luwuk Langkuas, Pilang Munduk, Tumbang Jutuh, Tumbang Miwan, Tumbang Lampahung, Karya Bhakti, Tumbang Tariak, Petak Bahandang, Parempei, Bereng Malaka, Tumbang Baringei, dan Tumbang Kajuei.
(sid/matakalteng.com)
Discussion about this post