Fungsi Pengawasan DPRD Bartim Dinilai Lemah

TAMIANG LAYANG – Tokoh masyarakat di Kabupaten Barito Timur (Bartim), T. Badowo menyoroti Fungsi pengawasan DPRD Bartim terhadap kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) setempat yang dinilai masih sangat lemah. 

Menurutnya, DPRD Bartim tidak mempunyai keberanian untuk melakukan koreksi terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpihak kepada rakyat atau masyarakat.

Padahal, tuturnya, sesuai undang-undang DPRD memiliki tiga fungsi yaitu fungsi fungsi anggaran atau budgeting, fungsi legislasi atau pembuat peraturan dan yang ketiga fungsi pengawasan atau kontrol.

“Sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh DPRD ini yang perlu kita cermati misalnya mengenai dana-dana yang tidak tepat sasaran, anggaran-anggaran yang tidak tepat sasaran itu seharusnya DPRD mencermati supaya itu tidak terulang-ulang,” ucapnya, Sabtu 13 Maret 2021.

Dikatakanya, DPRD memiliki hak untuk melakukan pengawasan meski bukan berarti bahwa DPRD lebih tinggi dari bupati atau sebaliknya bupati lebih tinggi dari DPRD, namun menurut dia, fungsi pengawasan itu telah diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014.

“Nah ini yang  kita lihat sangat lemah pengawasan mereka sehingga terjadilah berbagai kesimpangsiuran, ketimpangan kebijakan-kebijakan yang selama ini berjalan di Barito Timur,” ungkapnya.

Seperti masalah PAD Barito Timur paling rendah se Kalimantan Tengah, karena itu DPRD perlu melakukan pengawasan, kemudian disampaikan ke pemerintah daerah hal-hal yang perlu diperbaiki.

Selain itu, kebijakan penanganan Covid-19 hingga kini belum berhasil, buktinya, ungkap Badowo, masih ada zona hitam.

“Kalau sudah disampaikan dan tidak ada perbaikan apapun, maka ada hak DPRD yang dapat digunakan yaitu hak angket, hak interpelasi dan hak mengajukan pendapat atau pertanyaan, ini yang tidak pernah dipergunakan selama ini,” ucap Badowo.

Dia mengingatkan kepada DPRD, agar  memperhatikan dan menjalankan fungsi pengawasan dengan memanggil eksekutif, mempertanyakan atau bila perlu mengadakan rapat dengar pendapat dengan eksekutif.

“Kenapa kasus positif Covid-19 di Kabupaten Barito Timur terus meningkat? Apa saja yang dilakukan Satgas Covid-19 selama ini? itu harus ditanyakan,” pungkasnya.

(iwn/mataklateng.com)