BUNTOK – Penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan (Barsel), H Deddy Winarwan, menjadi salah satu narasumber seminar nasional di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
“Seminar nasional itu diselenggarakan dalam rangka peringatan lustrum ke-6 atau ulang tahun ke-30 Magister Ilmu Administrasi Publik (MAP), Fisipol, UGM,” katanya dalam press rilis yang diterima, Selasa 7 November 2023.
Dia mengatakan, seminar nasional yang dilaksanakan pada Sabtu 23 Oktober 2023 lalu itu bertajuk digital governance, peluang dan tantangan.
Dalam seminar itu, dirinya memaparkan materi tentang pentingnya peran pemimpin yang inovatif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan, serta daya saing daerah.
Menurut dia, ada empat ciri-ciri kepemimpinan inovatif, yang pertama yakni adaptable yang dapat bertahan dalam situasi lingkungan kompleks yang bisa terjadi perubahan.
“Oleh karena itu, dalam organisasi, kita harus siap untuk berinovasi dan menghadapi peluang maupun ancaman yang muncul,” ucapnya.
Ciri kepemimpinan inovatif kedua yakni humble yang mampu menerima feedback dan pengetahuan baru dari orang lain serta tidak membatasi diri untuk belajar sesuatu yang baru dan tetap terbuka terhadap setiap informasi baru.
Ketiga lanjut dia, yakni visionary yang mampu memilih dan meraih tujuan jangka panjang meskipun dalam jangka pendek ada kejadian yang tidak pasti.
Sedangkan kepemimpinan inovatif keempat yakni engaged, yang memiliki komunikasi baik dengan tim dan selalu berusaha mengerti setiap hal yang terjadi melalui komunikasi.
“Adapun salah satu inovasi daerah yang disarankan kepada pemimpin daerah itu yakni digitalisasi tata kelola pemerintahan,” tambah Deddy Winarwan yang merupakan lulusan terbaik S3 ilmu Kebijakan Publik di UGM dengan predikat Cum Laude itu.
Direktur evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas daerah pada Kemendagri itu juga mengatakan, dalam menerapkan digital governance masih menghadapi berbagai tantangan.
“Untuk di Kabupaten Barito Selatan tantangannya adalah keterbatasan anggaran, blindspot signal komunikasi, SDM, literasi digital serta keamanan data,” kata penjabat Bupati Barito Selatan itu.
Meskipun demikian lanjut dia, di era kepemimpinannya, digital governance tetap diterapkan dalam upaya untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Menurut dia, hal itu dilakukan agar kualitas pelayanan publik meningkat, sehingga bisa memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat.
Dalam rangka penerapan digital governance ini, dirinya selaku penjabat Bupati Barito Selatan telah melakukan sejumlah langkah-langkah melalui delapan program prioritas.
“Adapun delapan program itu yang pertama yakni melaksanakan penguatan birokrasi dan pelayanan publik melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik, dan melakukan penyederhanaan persyaratan layanan, serta menggratiskan biaya layanan,” jelasnya.
Langkah kedua, melakukan pembangunan sistem informasi SIDUTA untuk pelayanan Dukcapil dengan membuka gerai-gerai layanan yang ada di setiap kecamatan secara terjadwal.
“Gerai tersebut dengan sebutan ‘MALEWU’,” terang pria yang sudah mendapat gelar doktor pada Universitas Gadjah Mada tahun 2012 lalu itu.
Langkah ketiga, melakukan penanganan Stunting, inflasi dan kemiskinan ekstrem melalui gerakan bapak dan bunda asuh stunting yang menangani keseluruhan anak stunting di Barito Selatan.
“Kita juga dilakukan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelaksanaan sidak harga-harga di pasar dan pelaksanaan operasi pasar murah,” tambah dia.
Langkah keempat, melaksanakan Ganta Ma Tumpuk (datang langsung), mengunjungi, bertemu dan berbincang bincang dengan warga masyarakat di 86 desa, tujuh Kelurahan yang tersebar di enam Kecamatan serta melaksanakan pembangunan di bidang infrastruktur.
Langkah kelima, melakukan peningkatan kehidupan beragama (Gerakan Sholat Subuh dan Sholat Jumat Keliling ke seluruh desa di Kabupaten Barito selatan).
“Langkah keenam, melakukan pelestarian Budaya Dayak melalui Pemberian Mata Pelajaran Muatan Lokal di Sekolah dan Pelaksanaan Kegiatan Lomba Pidato Bahasa Dayak di Sekolah,” tambah dia.
Langkah ke tujuh, membentuk Call Centre dan Help Desk untuk menampung aspirasi masyarakat melalui program ‘ITAH LAPOR’ dan langkah ke delapan melaksanakan peningkatan kesejahteraan Tenaga Guru Honorer dan RT/RW melalui penambahan jumlah insentif sebesar 100 persen.
Ia mengatakan, delapan program prioritas tersebut dirancang dan dilaksanakan dalam rangka pemantapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta mengoptimalkan implementasi program strategis nasional.
“Itu semua dilakukan dalam upaya meningkatkan daya saing daerah, serta kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kabupaten yang berjuluk Dahani Dahanai Tuntung Tulus ini,” ujar Deddy Winarwan.
(co/matakalteng.com)
Discussion about this post