BUNTOK – Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Selatan (Barsel) Eddy Purwanto meminta anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) setempat selalu dengan sepenuh hati dalam melayani masyarakat.
“Korpri harus mengubah pemikiran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bukannya harus dilayani, akan tetapi harus melayani seluruh masyarakat,” katanya, Rabu, 30 November 2022.
Ia meminta agar ASN bekerja dengan ikhlas dan tuntas, berintegritas dan profesionalitas, dan mampu melahirkan inovasi-inovasi baru sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat.
Dengan demikian, masyarakat merasa terlindungi, terayomi, dan merasa hidup dalam kebersamaan, dan merasa tidak terasingkan atau terpinggirkan, sehingga keberadaan Korpri dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Korpri merupakan wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada Pancasila.
Korpri ini sebentar lagi bertransformasi menjadi Korps Pegawai ASN Republik Indonesia dengan harapan tetap menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN.
“Hal itu dalam mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa, dan sebagai bagian integral dari pemerintahan harus terus diperkuat sebagai salah satu komponen yang sangat strategis,” kata Eddy Purwanto.
Untuk itu, kata Sekda, ia meminta agar Korpri tetap solid sebagai organisasi di dalam kedinasan, sehingga aspirasi ASN dapat ditampung, diformulasikan, dan disalurkan secara proporsional serta profesional.
Mantan Kepala Bappeda Barsel juga berharap agar Korpri memperkuat soliditas dan solidaritas korps dan perkuat kerja sama dengan segenap komponen bangsa dalam rangka menegakkan fungsi sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
“Pegang teguh core values aparatur sipil negara berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif,” ucapnya.
Korpri, kata dia, diminta melakukan terobosan dan inovasi secara berkelanjutan, dan mengubah pola pikir, cara pikir, dan cara bekerja. Korpri menerapkan e-government untuk meningkatkan kecepatan dan kredibilitas pelayanan.
“Ciptakan birokrasi yang transparan dan akuntabel dan bangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tambah dia.
Selain itu juga, antisipasi dini terhadap berita hoax, fitnah, politik identitas, polarisasi, dan potensi konflik menjelang pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak 2024.
“Perkuat peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, penjaga NKRI, Pancasila, konstitusi, dan Bhinneka Tunggal Ika, dan menjalin kerja sama yang kokoh dengan seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia maju yang kita cita-citakan,” pintanya.
(Co/matakalteng.com)
Discussion about this post