BUNTOK – Pembangunan disuatu desa menggunakan dua pendekatan. “Dua pendekatan tersebut yakni, konsep desa membangun dan membangun desa. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang desa,” kata Sekda Barito Selatan (Barsel) Eddy Purwanto kepada wartawan ini, melalui pesan singkatnya, Minggu 5 Juni 2020.
Ia mengatakan, konsep desa membangun itu memastikan bahwa desa adalah subyek utama pembangunan desa dan konsep ini relevan dengan kewenangan lokal berskala desa dan hak asal usul.
“Karena, konsep desa membangun menegaskan bahwa desa berhak untuk merencanakan, melaksanakan, monitoring dan mengevaluasi pembangunan secara mandiri berdasarkan prakarsa desa,” jelasnya.
Makna membangun desa, lanjutnya, menunjuk pembangunan desa oleh pemerintah supra desa yang disebabkan lantaran desa memiliki keterbatasan dalam menangani sendiri semua persoalan. “Dengan demikian kehadiran supra desa untuk ikut ulur tangan dalam membangun desa tetap diharapkan,” cetusnya.
Menurutnya, yang menarik selain dua hal dalam Undang-Undang (UU) desa tersebut yakni bagian yang mengatur tentang pengelolaan keuangan dan asset desa. “Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab,” ucapnya.
Ia mengatakan, untuk menopang penyelenggaraan pemerintahan desa, maka salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi belanja pusat dengan memanfaatkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
“Desa juga dialokasikan minimal 10 persen masing-masing dari hasil pajak/retribusi dan dana perimbangan yang diterima kabupaten/Kota sesuai UU Nomor 6/2014 pasal 72 ayat 3 dan 4,” terangnya.
(co/matakalteng.com)
Discussion about this post