SAMPIT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) berupaya menurunkan angka kemiskinan di daerah tersebut. Program ini menjadi prioritas pihaknya dalam Rencana Pembangunan Menengah (RPJMD) Kotim.
“Angka kemiskinan ditargetkan dapat turun, dan ini merupakan target serta tanggungjawab kita bersama,” kata Wakil Bupati Kotim Irawati, Kamis 17 November 2022.
Disampaikan, Pemkab Kotim telah melakukan upaya untuk penurunan angka stunting itu. Diantaranya melaksanakan beberapa program seperti diamanatkan oleh Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
“Penangan kasus kemiskinan itu telah diprogramkan secara menyeluruh oleh masing-masing SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotim,” imbuhnya.
Lanjutnya, upaya itu secara garis besar tercakup dalam empat bidang prioritas, yaitu; bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur dan bidang pengembangan ekonomi kerakyatan.
Disebutnya, prioritas tersebut terbagi dalam tiga kelas yaitu : Pertama, penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Kedua, penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dan, ketiga, penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro.
“Dengan demikian kelompok masyarakat yang tidak terjangkau kegiatan produktif yang bersifat formal, dan kelompok masyarakat yang masih berada di bawah kemiskinan dapat lebih diperhatikan dan terbantu. Sehingga pembangunan dapat dirasakan manfaatnya,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kotim, menambahkan, angka kemiskinan cukup banyak. Oleh sebenarnya itu bantuan terus salurkan. Pihaknya juga menjalin kerjasama dengan perusahaan besar swasta (PBS) yang ada di wilayah setempat agar dapat membantu warga miskin.
“Kabupatennya sendiri bekerjasama dengan perusahaan supaya orang-orang yang perlu bantu. Itu sudah terdata, sehingga tinggal menyalurkan saja,” tambahnya.
Sementara jumlah penduduk miskin di Kotim ada sekitar 151 ribu dari sekitar 428 ribu jiwa. Artinya 35 persen dari jumlah penduduk yang ada perekonomiannya masih rendah atau masuk kategori miskin.
“Kami akan melakukan pendataan lagi. Jadi mereka yang benar tidak mampu akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka,” tutupnya.
(dev/matakalteng.com)
Discussion about this post