SAMPIT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) meminta pemerintah segera menindaklanjuti hasil aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa se Kotim dalam rangka menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Secara khusus Dadang H Syamsu selaku Anggota DPRD Kotim mengatakan, karena hal ini menyangkut suara masyarakat dan yang dikeluhkan masyarakat banyak, maka harus segera ditanggapi oleh pemerintah dengan cara menyampaikan hasil rekomendasi ke pemerintah provinsi hingga pusat.
“Mahasiswa-mahasiswi yang sudah melakukan aksi demo kenaikan BBM kemarin per tanggal 5 September 2022 ini perlu kita perhatikan untuk diprioritaskan penyampaiannya, karena mereka membawa keluhan-keluhan masyarakat kita,” ujarnya, Minggu 18 September 2022.
Tambahnya, kenaikan BBM akan sangat berdampak pada semua sektor, dan secara langsung mengakibatkan kenaikan harga di segala bidang, sehingga persoalan subsidi membengkak tidak sebanding dengan penderitaan yang dihadapi masyarakat banyak.
“Bagaimana bisa subsidi kita membengkak padahal masih banyak angkutan yang tidak kebagian BBM subsidi, malahan ada yang terpaksa membeli BBM non subsidi agar tidak mengantri lama dan menghemat waktu untuk bekerja,” jelasnya.
Menurutnya, kebijakan menaikkan harga BBM sebaiknya dipertimbangkan kembali, karena bisa jadi subsidi membengkak lantaran penyalurannya tidak tepat sasaran, sementara jika BBM naik maka dampaknya sangat luas, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post