PALANGKA RAYA – Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM) Kalimantan Tengah (Kalteng) Suhaemi mengatakan bahwa agama dan ideologi bangsa merupakan dua hal yang seharusnya berjalan beriringan.
Hal didasarkan lanjutnya, karena Bangsa Indonesia dibangun atas dasar nilai-nilai luhur religius, sosial, dan budaya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun kenyataannya, sering dijumpai pertentangan di tengah kehidupan masyarakat, sehingga menganggu kedamaian, kerukunan, dan keharmonisan warga sertan berpotensi terjadi benturan antaragama dan negara.
“Insititusi pendidikan mulai dari TK/Raudhatur Ibtidaiyah dan SMP-Madrasah Tsanawiyah yang merupakan jenjang pendidikan dasar seyogyanya memiliki tanggung jawab dan kewajiban memberikan asupan dan pemahaman melalui internalisasi nilai-nilai agama, sosial, dan budaya guna mencegah pemahaman, aliran, dan gerakan radikal bahkan ekstrem dengan segala bentuknya,” ungkap Suhaemi, Minggu 7 Agustus 2022.
Keterlibatan berbagai pihak dalam menangani masalah radikalisme dan terorisme sangat diharapkan untuk mempersempit ruang geraknya. Pemprov Kalteng sendiri dalam hal ini sangat mendukung keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk merapatkan barisan melawan paham radikal yang menghancurkan bangsa dan negara ini.
Sementara itu, Ketua FKPT Provinsi Kalteng Khairil Anwar mengatakan bahwa salah satu cara mencegah radikalisme dan terorisme adalah dengan meningkatkan literasi digital. Hal tersebut dapat ditempuh dengan meningkatkan moderasi beragama untuk anak-anak generasi milenial, Generasi Z.
“Kemajuan teknologi harus disikapi dengan peningkatan wawasan beragama, menghargai kearifan lokal dan kearifan nasional. Kearifan lokal dalam bentuk Rumah Betang dan Pancasila sebagai kearifan nasional,” kata Khairil Anwar. Dia meminta para pendidik mengajak anak-anak mengikuti lomba video pendek sosiodrama moderasi beragama karena lewat video anak-anak akan lebih mudah memahami Pancasila.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post