PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Wagub Kalteng), H Edy Pratowo mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Hewan Ternak, yang diikuti secara virtual di Ruang Rapat Wagub, Kompleks Kantor Gubernur, Jumat 24 Juni 2022.
Rakor dipimpin secara langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, sekaligus sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Nasional. Rakor ini sebagai tindak lanjut dari
arahan Presiden Joko Widodo usai pembentukan Satgas Penanganan PMK. Presiden meminta agar seluruh pihak terkait segera menangani PMK yang telah semakin berkembang dengan penanganan secara serius, solid dan terintegrasi.
Pada kesempatan itu, Letjen TNI Suharyanto mengatakan sebanyak 19 Provinsi telah terkonfirmasi penularan PMK. Adapun kasus tertinggi berada di Provinsi Jawa Timur, NTB dan Aceh. Lebih lanjut dijelaskan bahwa saat ini belum ada antiviral khusus untuk mengobati PMK, sehingga dari para pakar peternakan, hewan ternak terkena PMK hanya bisa ditingkatkan daya tahan tubuhnya.
“Bagi daerah yang jumlah terkonfirmasinya masih kecil atau belum, harus tetap waspada dan berhati-hati karena kasus ini bisa berkembang terus. Vaksinasi sebagai salah satu upaya pemberian kekebalan pada hewan ternak, diberikan pada hewan yang belum terinfeksi,” ungkapnya. Selain itu, ia juga menambahkan Satgas mendukung pengembangan terapi alternatif pendukung seperti plasma konvalesen.
Terkait vaksin, Kepala BNPB mengatakan sudah tersedia 1.800.000 vaksin yang disiapkan Kementerian Pertanian dan sudah dijadwalkan pendistribusiannya bagi 19 Provinsi terdampak. Sementara itu untuk pembentukan Satgas daerah, berkaca pada pengalaman penanganan Covid-19, Letjen TNI Suharyanto menekankan bahwa kita sudah mempunyai model.
“Mudah-mudahan bisa diterapkan efektif dan efisien pada saat penanganan PMK ini. Silakan daerah menyusun Satgas di daerah masing-masing dengan melibatkan dan mengerahkan unsur-unsur terkait,” tekannya.
Selanjutnya, sejumlah arahan disampaikan Letjen TNI Suharyanto selaku Kepala Satgas Penanganan Wabah PMK Nasional bagi para kepala daerah antara lain untuk memberlakukan lockdown tingkat kecamatan apabila 50% kecamatan dari suatu Provinsi terinfeksi (zona merah), pendataan vaksin dan vaksinator, mendata dan memastikan ketersediaan dokter hewan dan otoritas veteriner di setiap daerah khususnya zona merah.
Kemudian, pelaporan data kasus secara real time dan berjenjang, lalu lintas ternak Idul Adha, pembentukan posko lintas daerah, aktivasi PPKM Mikro (optimalisasi surveilance, testing dan karantina), edukasi masyarakat dan antisipasi daerah yang masih bebas PMK serta monitor ketersediaan daging sehingga stoknya tercukupi. “Satgas akan melakukan roadshow ke setiap daerah untuk melakukan pendampingan, bersama-sama membahas langkah bersama penanganan wabah PMK ini,” pungkasnya.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post