KUALA PEMBUANG – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan menyarankan kepada pemerintah daerah melalui Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkaitnya agar bisa memperbaiki, menertibkan serta meningkatkan manajemen penggalian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor retribusi.
“Khususnya untuk retribusi pajak, itu manajemennya perlu ditingkatkan lagi agar realisasi PAD kita bisa lebih optimal,” kata Anggota DPRD Seruyan Bejo Riyanto, Rabu 24 November 2021.
Ia mengungkapkan, sebagai salah satu dulu di lapangan kerap kali terjadi sebagian masyarakat mendapatkan tagihan padahal tanah tersebut bukan milik mereka atau individu tersebut.
Menurutnya, masalah ini harus dilakukan penertiban mulai dari tingkat desa hingga kecamatan khususnya yang berkaitan dengan permasalahan administrasi lahan milik masyarakat.
Karena bisa saja lahan masyarakat yang sudah memiliki sertifikat atau SKT malah timbul sertifikat lainnya, sehingga menimbulkan persoalan dan membuat kebingungan siapa nantinya yang hendak membayar.
“Saya minta permasalahan itu juga bisa ditertibkan agar tidak ada persoalan di masyarakat, mulai dari desa sampai kecamatan sehingga semua hal yang berkaitan dengan administrasi itu khususnya untuk lahan masyarakat bisa berjalan baik,” harapnya.
(ald/matakalteng.com)
Discussion about this post