SAMPIT – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), M Abadi mendorong agar ada formulasi dari pemerintah daerah untuk mengakhiri penggarapan lahan milik masyarakat oleh oknum investor di daerah.
Karena menurutnya, selama ini masyarakat selalu jadi korban akibat kehadiran investasi yang tidak melihat sisi kemanusiaan khususnya di daerah Kotim.
“Sangat memprihatikan kalau ada kebun yang isinya tanaman karet, rotan dan buah – buahan, digarap dan dibuang dengan alat berat sementara si pemilik tidak pernah menerima ganti rugi sama sekali. Ini bisa dibilang penjajahan terhadap waega,” kata Abadi, Rabu 30 Desember 2020.
Lanjutnya, kebanyakan pemilik lahan telah menguasai tanah tersebut secara turun – temurun. Akibat penyerobotan itu, tidak jarang warga harus kehilangan sumber mata pencarian seperti berladang berkebun dan lain – lainya.
Dirinya juga sangat menyayangkan ulah investor demikian. Disinyalir itu terjadi karena investor yang tidak paham dengan kultur dan tidak memiliki hubungan baik dengan masyarakat sekitarnya. Seharusnya kata dia dalam berinvestasi itu PBS mesti mengacu kepada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/Hk.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
“Pemerintah daerah juga terlalu asik dengan kegiatannya sendiri. Mereka lupa dengan masyarakat mereka yang jauh dari perkotaan hingar bingar dan hiruk pikuk, saya ketika ke pedalaman merasa ini miris sekali. Masyarakat kita miskin hidupnya jauh dari kata layak,”tegasnya
Seharusnya ujarnya, pihak perusahan melaksanakan kewajiban seperti yang tertuang pada pasal 19 huruf f, memberdayakan masyarakat dan koperasi setempat, jangan malahan sebaliknya justru menghantam tanah tanah masyarakat.
Untuk itu dirinya mendorong agar pemerintah berani dan tegas. Bahkan hendaknya lebih pro kepada kepentingan masyarakat dari pada oknum investor yang selalu membuat keributan di masyarakat.
“Jauh sebelum investasi kebun ini masuk, masyarakat hidupnya cenderung aman tentram dan sejahtera. Namun, dengan hadirnya oknum investor nakal justru membuat masyarakat hidup dalam tekanan dan bayang – bayang ancaman perusahaan,” demikian Abadi.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post